BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Rabu | 18 Oktober 2017 | 14:04 14:04:44 WIB

NASIONAL

Anies Baswedan Diminta Tak Bermain Politik Identitas

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Anies Baswedan Diminta Tak Bermain Politik Identitas
BERITANUSANTARA.com,- JAKARTA, -- Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak memainkan isu SARA atau politik identitas.

Anies diharapkan dapat meredakan suasana dengan melakukan rekonsiliasi warga DKI yang terbelah pasca-Pilkada lalu.

Hal itu disampaikan Burhanudin menyikapi pidato Anies yang menyinggung kata "pribumi" setelah resmi menjabat Gubernur DKI. Pernyataan Anies itu menuai polemik.

Burhanuddin menilai, sebagai seorang bergelar Phd bilang politik, Anies secara sadar menyelipkan kata pribumi dalam pidato 22 menitnya.

(baca: Sehari Jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi karena Kata Pribumi)

Ia menduga, Anies tengah mengirim pesan kepada kelompok pemilih tertentu. Hal itu, kata dia, ada kaitannya dengan pemilu presiden 2019.

Pasalnya, dalam pidatonya, Anies mengutip pribahasa lokal dari berbagai daerah seperti Minahasa, Madura, Batak. Ia menilai, Anies tidak sedang berbicara berkaitan pelantikan Gubernur DKI.

"Menurut saya, Anies sedang menyapa Indonesia," kata Burhanuddin dalam wawancara dengan Metro TV.

(baca: Dilaporkan ke Polisi karena Pidato Pribumi, Anies-Sandi Tolak Berkomentar)

Jika membaca rangkaian kalimat yang diucapkan Anies, Burhanuddin menganggap, kata "pribumi" tidak hanya untuk menggambarkan sejarah masa lalu seperti yang dijelaskan Anies.

"Setelah kata-kata "rakyat pribumi yang dulu dikalahkan dan ditindas", setelah kata-kata itu langsung ada pernyataan "kini saatnya setelah kita merdeka, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri". Terus kemudian diikuti dengan kutipan terhadap peribahasa Madura yang kira-kira yang disampaikan adalah ibarat itik yang bertelur, ayam yang mengerami," kata dia.

"Ibarat kita yang bekerja keras orang lain yang menikmati. Jadi kalau kita baca satu rangkaian itu, setidaknya kalimat terakhir yang mengikuti kata pribumi itu jelas menunjuk pada konteks sekarang," tambah Burhanuddin.

(baca: Soal Istilah Pribumi, Apa Kata Jokowi?)

Burhanuddin menganggap bagus jika kata pribumi itu satu narasi dengan apa yang disampaikan Anies tentang keberpihakan dan keadilan.

Narasi tentang keadilan, kesenjangan yang harus diperangi, kata dia, adalah isu yang baik untuk diekploitasi.

Isu pribumi dan nonpribumi, tambah dia, memang harus diselesaikan dari akarnya, yakni ketidakadilan sosial. Hal itu menjadi bagian yang harus dikirimkan kepada pemerintah.

Namun kenyataannya, kata dia, kata pribumi kemudian dikaitkan banyak orang dengan spanduk di depan Balai Kota yang isinya terpilihnya Anies adalah kebangkitan pribumi Muslim.

"Jadi ada sebuah narasi besar yang dibangun dengan mendasarkan diri pada ras. Nah, ini yang saya terus terang menolaknya karena bagaimana pun istilah pribumi itu warisan dari politik kolonial yang membagi lokal waktu itu menjadi tiga kategori. Eropa, kemudian timur asing, di dalamnya Cina, Arab, India, kemudian ada inlander pribumi," kata Burhanuddin.

"Dari sisi pembagian saja sudah rasis. Kalau kemudian itu direproduksi untuk kepentingan elektoral, yang berbahaya adalah kebangsaan kita, kemajemukan kita," tambah dia.

(baca: Wapres JK Nilai Pidato Anies Konteksnya Sejarah, Tidak Diskriminatif)

Burhanuddin menilai, sah saja jika Anies memang ingin maju Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal yang sama ketika menjadi Gubernur DKI.

Ia menduga, Anies sudah berhitung sebelum menyinggung soal pribumi. Mereka yang meributkan pidato Anies tersebut, kata dia, bukan pendukung Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada lalu.

"Tapi secara moral kita harus akui bahaya. Jadi terlalu bahaya buat kita mengambil risiko dengan menaikan elektabilitas semata-semata dengan menggunakan istilah yang secara problematik bisa memunculkan perpecahan. Jadi saran saya stop di situ," ujarnya.

"Ketika beliau sudah menjabat seharusnya isu agama, isu SARA, isu politik identitas selesai dibilik suara. Yang terjadi justru masih muncul menjadi suatu kartu yang kemungkinan bisa dieksploitasi untuk kepentingan yang lebih panjang. Nah, ini yang membahayakan kalau kita bermain-main dengan isu politik identitas," pungkas Burhanuddin.

Bukan era sekarang

Anies sebelumnya mengatakan bahwa pidato politiknya itu terkait masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk Jakarta. Dia tidak merujuk penggunaan kata tersebut di era sekarang.

(baca: Penjelasan Anies Baswesan Terkait Istilah Pribumi dalam Pidatonya)

"Oh, istilah itu (pribumi) digunakan untuk konteks pada era penjajahan karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (17/10/2017).

Anies mengatakan, Jakarta adalah kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di Indonesia. Sebab, penjajahan itu terjadi di Ibu Kota.

"Yang lihat Belanda jarak dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok itu, tahu ada Belanda, tapi lihat depan mata? Enggak. Yang lihat depan mata itu kita yang di kota Jakarta," kata Anies.

Ketika ditanya mengenai adanya Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata " Pribumi", Anies menjawab "sudah ya..." [KOMPAS.COM]
News Update
  • Jalan Panjang Rompi Orange Untuk Setya Novanto

    HUKUM | 20 November 2017 | 12:10 WIBJAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Minggu (19/11/2018). Tersangka kasus dugaan korupsi proyek
  • TNI-Polri Kembali Evakuasi Ratusan Warga Tembagapura

    NUSANTARA | 20 November 2017 | 12:05 WIBJakarta, CNN Indonesia -- Satgas Penanggulangan Kelompok Bersenjata (KKB) yang merupakan gabungan aparat TNI dan Polri kembali mengevakuasi ratusan warga kampung Banti, distrik Tembagapura, Mimika,
  • Novanto "Menghilang", MKD Akan Gelar Rapat

    HUKUM | 16 November 2017 | 10:34 WIBJAKARTA -- Mahkamah Kehormatan Dewan akan menggelar rapat pada Kamis (16/11/2017) ini. Rapat akan menyikapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan upaya jemput paksa terhadap Ketua DPR
  • Awal 2018 : Ada Reshuffle Kabinet

    POLITIK | 15 November 2017 | 12:09 WIBBANDUNG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memprediksi, dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla
  • OPM Ungkap Alasan Jadikan Freeport "Medan Tempur"

    NASIONAL | 15 November 2017 | 10:26 WIBJAKARTA -- Dalam beberapa pekan terakhir, situasi keamanan Papua, Kabupaten Mimika khususnya memanas. Polri menyebut ada aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di sana. Bukan hanya teror, kelompok ini