BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Sabtu | 24 Juni 2017 | 02:12:07 WIB

LIPUTAN KHUSUS

Mantan Hakim MK Jimly Sarankan KPK Segera Penuhi Permintaan Pansus Hak Angket DPR

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Mantan Hakim MK Jimly Sarankan KPK Segera Penuhi Permintaan Pansus Hak Angket DPR
BERITANUSANTARA.com,- Mantan Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie telah berbicara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hak angket KPK yang digulirkan DPR. Jimly menyarankan KPK berbesar hati untuk datang memenuhi undangan pansus hak angket.

Jimly sadar, legitimasi pansus hak angket KPK ini tak kuat. Namun, Jimly menyayangkan jika dua lembaga harus ribut karena masalah ini.

"KPK datang saja nanti, di sana dipilah-pilah mana keterangan yang harus diberikan, mana tidak," kata Jimly di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2017.

KPK, kata Jimly, juga bisa menunjukkan independensinya dengan hadir memenuhi undangan pansus hak angket. Sikap itu membuktikan KPK tak bisa diadu domba dengan lembaga manapun, termasuk DPR.

Jimly menambahkan, perseteruan antara KPK dan DPR yang terjadi saat ini membuat kedua lembaga menjadi tak produktif. Hal ini dinilai bisa merugikan negara. Tak hanya itu, dua lembaga ini juga akan mengalamai kerugian.

Dengan terus berseteru, DPR bisa kehilangan citra baiknya. Sedangkan KPK, kata Jimly, tak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam masalah ini.

"Jadi cegah kontroversi dengan cara hadir, tidak usah didebat sah atau tidaknya. Anggap saja itu sah walaupun legitimasinya kurang," jelas Jimly. (dny)
Komentar ...
News Update
  • Persiapan Haji Hampir 100%

    MEGAPOLITAN | 22 Juli 2017 | 02:39 WIBPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah melakukan tahapan persiapan ibadah haji 2017. Seluruh hotel yang disediakan untuk calon jemaah Haji dari Tanah Air telah dikontrak, sepaket dengan
  • Gerindra akan uji materi UU Pemilu ke MK

    LIPUTAN KHUSUS | 21 Juli 2017 | 08:47 WIBPartai Gerindra akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (21/7) dini hari. Hal itu dikatakan Wakil Ketua