Berita Nusantara - Situs Berita Indonesia

Jakarta – Meski bergulir tuduhan bahwa Partai Demokrat menerima aliran dana Bank Century, namun partai besutan SBY ini menolak untuk diaudit aliran dananya. Seken DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, tidak fair jika Partai Demokrat dituntut mengaudit para pejabat Partai terkait rumor tentang aliran dana Bank Century yang dituduhkan mampir ke sejumlah rekening elit Partai tersebut. “Kalau hanya rumor di pinggir jalan, lalu mewajibkan Partai Demokrat untuk diaudit, saya kira ini tidak adil,” kilah Amir Syamsuddin dalam jumpa pers di Restoran Pula Dua, Senayan, Senin (7/12).

Hal ini dikemukakannya saat menjawab pertanyaan wartawan, apakah Partai Demokrat mau membuktikan sanggahannya terkait klaim tentang tidak menerima sesenpun terkait aliran dana Century. Amir pun menukas, justeru pihak yang menuduh Partai Demokrat menerima aliran dana Century yang harus membutikan ke publik. “Yang menuduh, harusnya wajib tampil membuktikan. Bagaimana harus membuktikan jika dari awal itu adalah berita bohong. Kenapa harus disimpan?” kilahnya.

Pernyataan Amir Syamsudin terkait tudingan LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang menyebutkan sejumlah nama petinggi Partai Demokrat dan tim Kampanye Nasional SBY-Boediono menerima aliran dana Century. "Kenapa harus disimpan (sumber data dari LSM Bendera). Tinggal konfirmasi ke PPATK, BI, tidak perlu lagi tunggu panitia hak angket, langsung uji publik jika memang mereka punya data,” timpal Sekjen Partai Demokrat yang baru dilantik ini.

Amir tetap membantah tuduhan bahwa Partai Demokrat telah menerima aliran dana Century. Ia pun mengaku Partai Demokrat hanya menggunakan dana kampanye yang sudah diaudit dan laporannnya  pun telah diserahkan ke KPU.

Sekjen Partai Demokrat ini juga menilai aneh jika ada LSM meminta Partai Demokrat untuk membuka data-data aliran dana. “Ini bukan berarti Partai Demokrat tidak mau memberikannya, tapi karena pihak yang meminta bukanlah lembaga hukum resmi atau panitia angket," kilah Amir.

Menurut Amir, saat ini Partainya menghadapi situasi yang serba sulit, karena akibat opini yang berkembang sedemikian luas telah membuat SBY dan Partai Demokrat menjadi serba salah. Hal ini menurutnya membuat respon apapun yang dilontarkan oleh Partai Demokrat maupun SBY terkait kasus ini sudah dianggap sebagai langkah yang defensif dan reaktif.

Ia mencontohkan, pernyataan SBY yang menegaskan ada pihak-pihak yang akan menggunakan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember mendatang untuk mengambil kepentingan politik langsung dianggap sebagai satu hal yang tidak perlu dan reaktif.

Menurutnya, SBY baru bicara dua kali, sementara tuduhan muncul setiap hari yang seolah-olah kebenaran. Apa yang dikatakan seolah pembelaan diri. “Kita lihat bagaimana gencarnya pemberitaan. Mohon adil, karena tuduhan sudah dianggap benar. SBY kan tidak terus bereaksi ketika ada aksi,” ujar anak buah SBY ini.

Amir menilai,  masyarakat juga sudah tidak peduli apakah pansus berjalan atau tidak. Bahkan saat ini, katanya, ada kesan publik sudah yakin benar apa yang dituduhkan memang benar, termasuk langkah melaporkan LSM Bendera yang juga dianggap berlebihan. Yang menurutnya juga tidak adil bahkan kini Partai Demokrat yang diminta untuk memberikan data-data bahwa Partai Demokrat dan jajaran pendukung SBY tidak terlibat dalam kasus tersebut.

“Masa kita yang dituduh yang disuruh membuktikan. Bagaimana membuktikan data yang kami anggap bohong. Kalau bukti yang mereka sampaikan itu benar, maka laporkan saja ke aparat penegak hukum, mengapa mereka tidak mengambil langkah hukum?” tanyanya.