BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Selasa | 31 Oktober 2017 | 19:57:30 WIB

HUKUM

Penetapan 2 Tersangka Indikator Akhir Dualisme Kepengurusan ASPHURINDO

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Penetapan 2 Tersangka Indikator Akhir Dualisme Kepengurusan ASPHURINDO
BERITANUSANTARA.com,- Jakarta, Selasa (30/10/17) Dualisme kepengurusan Asphurindo antara kubu Syam Resfiadi (Munas II Bogor) dan kubu Magnatis (Munaslub Bali) mulai mengerucut dengan adanya SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan) ke III No: B/3337/X/2017 Ditreskrinum, tanggal 20 Oktober 2017 yang merupakan lanjutan dari laporan pada tanggal 8 April 2017 lalu.

Polisi menetapkan 2 orang tersangka dari kubu Magnatis (Munaslub Bali) dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Dan temuan ini menjadi salah satu indikator akhir polemik dualisme kepengurusan ASPHURINDO, dimana kubu Munaslub secara terbukti melanggar hukum.

Melalui pernyataan tertulis, Tim Kuasa Hukum Asphurindo versi Munas II (Syam Resfiadi) menyampaikan tidak ada lagi dualisme di kepemimpinan ASPHURINDO selain kepemimpinan H. Syam Resfiadi selain kepemimpinan Bpk. H. Syam Resfiadi yang secara konstisional dan sah terpilih tanpa catatan keberatan dalam Munas II Bogor.

Terkait proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait kontra memori banding yang telah disampaikan kubu termohon banding II dalam hal ini Asphurindo versi Munaslub pada 10 Oktober lalu, pihaknya memastikan bahwa proses hukum atas terbitnya SK Menkumham RI cq Dirjen AHU No. AHU-0000-143.AH.08 Tahun 2017 tentang pengesahan Perkumpulan Asphurindo yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 28 yang dibuat oleh Notaris Masdar Lira, SH, Notaris di Bekasi belum dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) apalagi dengan adanya temuan ini diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim Tata Usaha Negara untuk mencabut atau menggugurkan akta dari versi munaslub.

Ditemui di kediamannya di Jagakarsa,Jakarta Selatan, Syam Resfiadi menyampaikan, "Dari awal, kami hanya meminta pembatalan atas akta yang dibuat kubu Munaslub yang terbukti inkonstitusional dan tidak perlu jauh hingga proses hukum. Saat ini pun kami masih menunggu hal tersebut sehingga kami bias mengambil langkah pencabutan laporan kami,"ungkap Syam

Lebih jauh Syam juga menambahkan,"Jika memang pihak Munaslub masih bersikeras, maka biarkan proses hukum terus berjalan, mengingat prosesnya masih akan terus berkembang dan memungkinkan akan menghadirkan tersangka lainnya," tutup Syam.
News Update