BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Kamis | 10 Agustus 2017 | 09:33:44 WIB

HUKUM

Pernyataan Pratama Terkait Keputusan Kemenag Terhadap First Travel

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Pernyataan Pratama Terkait Keputusan Kemenag Terhadap First Travel
BERITANUSANTARA.com,- BeritaNusantara | Jakarta, Jumat (10/8/17) Pihak asosiasi haji Pratama, terkait penetapan penonaktifan First Travel menyampaikan beberapa poin keberatan yang diantaranya adalah :

1. Bahwa kementerian agama telah menunjukan tindakan otoriter kekuasaan dengan melakukan kriminalisasi terhadap salah satu anggota PRATAMA
2. PRATAMA tidak pernah dilibatkan atau dimintai saran atas keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian agama dalam meng-eksekusi pemeberian sanksi administrative berupa pencabutan izin operasional first travel
3. PRATAMA meminta kepada Menteri Agama yang selalu mengatakan kita harus toleran tapi menteri agama sendiri telah melakukan pembiaran dengan bukti tidak pernah keluar statemen dari menteri agama prihal pengusutan pungutan liar yang dilakukan oleh Asosiasi yang bertentangan dengan PMA no 18 tahun 2015
4. Sebagai dampak pungutan liar yang dilakukan oleh asosiasi tersebut yang juga diketahui oleh pejabat dikementerian agama yang membidangi, maka anggota kami mendapatkan dampak kerusakan terhadap cash flow perusahan sehingga mengharus melakukan restrukturisasi keuangan
5. Kementerian Agama yang diwakilkan oleh Sdr. Arfi Hakim telah melakukan pertemuan di OJK bersama anggota kami yang menghasilkan keputusan pernyataan tanggungjawab mutlak yang harus dilakukan oleh anggota kami , anggota kami dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyetujui serta menandatangani kesepakatan tersebut dengan tujuan mebela jamaah serta pernyataan tersebut telah dipublikasikan kemasyarakat luas dan sedang dilakukan rekonstruksi managemen untuk melayani jamaah namun tiba-tiba dan tidak diketahui dasar hukumnya dikeluarkan sanksi melalui surat tentang pencabutan izin oleh kementerian Agama. Dalam bundelan surat sanksi tersebut pejabat yang menandatangani salah satu surat adalah pejabat yang menghadiri pertemuan di OJK dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil. Ini menjadi kontra produktif atas keputusan yang telah diambil dalam pertemuan di OJK tersebut.

6. Kami atas nama PRATAMA menyarankan kepada anggota kami tersebut yaitu First Travel agar mengarahkan jamaahnya ke kementerian agama untuk meminta tanggungjawab atas dampak keputusan sepihak yang dilakuakan oleh oknum kementerian agama yang membidangi persoalan ini.
7. Kementerian agama telah melakukan anti kebhinekaan dengan tidak pernah melibatkan kami PRATAMA dalam setiap aktivitas ibadah Umrah maupun Haji.
8. Dalam kesempatan terakhir ini kami atas nama PRATAMA dengan kondisi sebagaimana hal-hal yang kami sampaikan diatas meminta kepada jamaah beserta public secara umum untuk melakukan aksi bela jamaah atas kesewenangan penggunaan jabatan guna kepentingan orang per orang di instansi tersebut yang telah memaksakan membuat keputusan memberikan sanksi administrative berupa pencabutan Izin Operasional PT. First Anugerah Karya Wisata tanpa melihat bukti-bukti keseriusan anggota kami dalam menangani persoalan yang sedang dihadapi.

Hal tersebut disampaikan kepala kantor Pratama, Raditya Prawira melalui keterangan tertulis
News Update