BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Minggu | 11 Juni 2017 | 01:42:50 WIB

RAGAM INDONESIA

YLKI Angkat Bicara Terkait Gagalnya Keberangkatan Jamaah Umrah

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
YLKI Angkat Bicara Terkait Gagalnya Keberangkatan Jamaah Umrah
BERITANUSANTARA.com,- BeritaNusantara | Jakarta, Minggu (11/6/17) Terkait banyaknya laporan mengenai gagal berangkatnya sejumlah jamaah umrah oleh sejumlah travel, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi angkat suara. Melalui pesan "Whatsapp", Tulus menyampaikan,

Jumlah biro umrah di Indonesia terus menjamur. Yang mengantogi izin dari Kementerian Agama (Kemenag) berkisar 770-an. Belum lagi biro umrah yang tak berizin. Tragisnya, biro umrah yang berizin itu bukan berarti kinerjanya baik. Terbukti, saat ini lebih dari 100 ribuan calon jamaah umrah masih mangkrak, belum diberangkatkan. Itu pun baru dari satu biro umrah saja. Sebagian besar yang bermasalah itu, ingin membatalkan dan ingin refund, tapi dipersulit oleh biro umrah, dengan berbagai alasan.

YLKI kebanjiran pengaduan calon jamaah umrah yang belum/gagal berangkat. Per 06 Juni, YLKI menerima 6.778 pengaduan calon jamaah umrah dari 6 (enam) biro umrah, yaitu:

1. First Travel 3.825 pengaduan;
2. Hannien Tour 1.821 pengaduan;
3. Kafilah Rindu Kabah 954 pengaduan;
4. Komunitas Jalan Lurus 122 pengaduan;
5. Basmalah Tour and Travel 33 pengaduan
6. Zabran dan Mila Tour 24 pengaduan

Dengan tingginya permasalahan tersebut, YLKI meminta masyarakat yang ingin umrah tidak mendaftar lebih dahulu kepada biro umrah "bermasalah", dengan indikasi banyaknya pengaduan jamaah yang belum/gagal berangkat. Biro umrah semacam itu merugikan calon jamaah, baik kerugian materiil maupun imateriil.

Masyarakat jangan tergiur oleh iming-iming tarif murah/tarif promo dari biro umrah. Sebab biro umrah diduga tengah mengeruk dana masyarakat, dan dana itulah yang akan digunakan untuk memberangkatkan ribuan calon jamaah yang masih mangkrak. Biro umrah menggunakan sistem "gali lubang tutup lubang" untuk memberangkatkan jamaahnya ("sistem ponzi"). Masyarakat yang sekarang mendaftar berisiko mengalami nasib serupa (gagal berangkat) di kemudian hari.

Seharusnya, jika biro umrah memang mempunyai itikad baik, maka promosi besar-besaran untuk menggaet calon jamaah baru dihentikan lebih dahulu, sampai calon jamaah yang masih mangkrak diberangkatkan. Anehnya, Kementerian Agama sebagai regulator membiarkan. Seharusnya Kemenag menghentikan promosi dari biro umrah, yang terbukti ingkar janji pada calon jamaahnya.

Pengaduan YLKI ke Kementerian Agama, sampai sekarang pun belum direspon oleh Kemenag, walau sudah 2 (dua) minggu lebih (per 24/05/2017). Jika dalam satu minggu ke depan Kemenag belum merespon pengaduan YLKI dimaksud, maka YLKI akan mengadukan Kemenag ke *Ombudsman RI*. Pejabat publik/institusi pemerintah yang tidak merespon pengaduan/tidak menjawab surat dari masyarakat, bisa dikategorikan sebagai malpraktik birokrasi.
News Update
  • Kapolri Siap Lawan Segala Gerakan Radikal Dan Intoleran

    NASIONAL | 15 Agustus 2017 | 14:13 WIBIndonesia memiliki tiga syarat menjadi negara super power. Antara lain memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar, sumber daya alam (SDA) yang sangat kaya, dan memiliki wilayah yang sangat
  • Jika SBY Bertemu Megawati, Apa Manfaatnya untuk Jokowi?

    POLITIK | 15 Agustus 2017 | 14:06 WIBBanyak kata bijak tentang sebuah bangsa, salah satunya, "Bangsa besar adalah bangsa yang menghormati pemimpinnya." Banyak pula kata bijak tentang pemimpin, di antaranya, "Engkau tidak harus
  • Dedi Mizwar: Saya Tidak Anti Investasi!

    NUSANTARA | 15 Agustus 2017 | 14:02 WIBBANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengatakan bahwa ketegasannya terhadap pengembang di Bekasi bukan berarti antiinvestasi. Menurut dia, tindakannya itu semata untuk
  • Upaya Pemerintah Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Ultra Mikro

    LIPUTAN KHUSUS | 15 Agustus 2017 | 02:03 WIBBeritaNusantara | Jakarta, Selasa (15/8/17) Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun sulitnya memperoleh kredit melalui jasa perbankan yang mengharuskan adanya