BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Minggu | 21 Mei 2017 | 01:34:27 WIB

HUKUM

FKKB Kejaksaan RI Minta Pemerintah Usut Tuntas Perdagangan Manusia Berkedok Perjalanan Umrah

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
FKKB Kejaksaan RI Minta Pemerintah Usut Tuntas Perdagangan Manusia Berkedok Perjalanan Umrah
BERITANUSANTARA.com,- BeritaNusantara | Jakarta, Sabtu (20/5) Pihak Bareskrim Polri berhasil mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPO) berkedok perjalanan Umrah yang melibatkan sebanyak 148 korban serta 10 tersangka yang saat ini diamankan. Modus operandinya adalah, ke 148 korban diberangkatkan ke negara-negara di Timur Tengah dengan agen travel umrah, setelah sampai ditujuan, korban disalurkan menjadi tenaga kerja.

Sebelumnya, menurut Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementrian Luar Negeri, Muhamad Iqbal di kantor Bareskrim Polri pada Rabu (17/5) kemarin menyampaikan, “ada keterlibatan oknum di kedutaan. Kami masih mendalami hal tersebut,” Iqbal juga mengatakan akan menginformasikan perkembangan informasi tersebut.

Terkait hal tersebut, Forum Komunikasi Keluarga Besar (FKKB) Kejaksaan RI meminta pemerintah dalam hal ini Bareskrim Polri dan Kementrian Luar Negeri untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya serta memproses secara hukum para oknum yang terlibat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional FKKB Kejaksaan RI, Doddy Yusuf Wibisono melalui perwakilannya Abdul Jabar menyampaikan, , “sebelumnya kami sampaikan beberapa dasar hokum atas peristiwa perdagangan manusia berkedok perdagangan manusia berkedok perjalanan umrah. Kami meyakini banyak oknum yang terlibat . Travel Umrah, agen, provider visa, asosiasi haji dan umrah, hingga oknum di kedubes Arab Saudi harus dipanggil untuk memberikan keterangan tentang beberapa hal kepada Bareskrim Polri,” hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu (20/5) di kawasan Matraman – Jakarta Timur.

Abdul Jabar juga menambahkan, “kami sangat mengapresiasi kepada Bareskrim Polri yang telah mengungkap kasus ini. Ada beberapa dasar hukum yang perlu digali, karena dasar hukum itu penting untuk menjerat oknum-oknum yang terlibat yang antara lain perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kedua ada unsure perdagangan manusia, ketiga praktek pungutan liar, dan terakhir penyalahgunaan visa umrah.”

“Kami juga sudah mengantongi bukti bahwa ada transaksional dan aliran dana yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak ada dasar hukumnya bahwa Asosiasi Haji dan umrah melakukan pungutan sebesar 15 $/ visa, ini untuk apa, apa dasar hukumnya.? Ini sama saja pungli. Jika diakumulatifkan ini jumlahnya ratusan miliar rupiah,” tutup Abdul Jabar.
News Update