BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Rabu | 14 Februari 2018 | 14:22:57 WIB

POLITIK

Sosok Politisi Muda PSI, Rian Ernest Angkat Bicara Terkait UU MD3

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Sosok Politisi Muda PSI, Rian Ernest Angkat Bicara Terkait UU MD3
BERITANUSANTARA.com,- Jakarta, Rabu (14/2/18) Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Senin (12/2/2018) lalu mendapat reaksi keras di mayarakat. Sejumlah kalangan menilai, pengesahan UU MD3 ini tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip demokrasi. Terkait kontroversi tersebut, politisi PSI Rian Ernerst ikut angkat bicara.

Rian menganggap, pengesahan UU MD3 oleh DPR ini hanya guna melindungi kepentingan DPR semata, "DPR memperkuat dirinya sendiri dari kritik dan wewenang aparat hukum, di saat pencapaian DPR selama dua tahun terakhir, masih mengecewakan," ujar Rian

Dari 49 RUU yang masuk program legislasi nasional prioritas 2017, hanya tujuh RUU yang bisa diselesaikan, atau hanya 15 persen pencapaian. Dengan pencapaian target legislasi yang jauh di bawah standar, itu sudah menunjukkan tidak bekerja-nya DPR sebagai sebuah sistem.

"Apakah layak dan pantas DPR membuat pasal kontroversial yang melindungi diri mereka sendiri? Apakah layak mereka membuat UU yang mengamankan kepentingan mereka semata?" ungkap Rian Ernest.

Lebih jauh, Caleg dari PSI ini menganggap ada 3 pasal kontroversial dibalik disahkannya UU MD3 tersebut. Pertama, apakah layak bila DPR menggunakan tangan aparat hukum menghadirkan pihak-pihak, terutama pihak yang akan dianggap merendahkan DPR?

Kedua, apa batasan dan cakupan dari tindakan merendahkan DPR? "Apakah tulisan kritis ini juga bisa dikatakan merendahkan? DPR sebagai pembuat UU telah membuat aturan yang ambigu," ucap Rian.

Dan yang ketiga, apakah DPR tidak mengetahui bahwa pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi pernah memutus bahwa penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak perlu mendapatkan izin dari MKD, melainkan cukup dari Presiden.?

"Tugas anggota DPR adalah legislator, atau pembuat Undang-Undang. Namun, menurutnya, dengan pencapaian target legislasi yang jauh di bawah standar, itu sudah menunjukkan tidak bekerja-nya DPR sebagai sebuah sistem."

"Apakah layak dan pantas DPR membuat pasal kontroversial yang melindungi diri mereka sendiri? Apakah layak mereka membuat UU yang mengamankan kepentingan mereka semata?" tambah Rian.

Penolakan terhadap UU MD3 juga disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif yang menganggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Menurut saya, UU MD3 itu bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya. Kalau sudah pernah dibatalkan, dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan dibuat lagi, secara otomatis kita menganggapnya itu bertentangan dengan konstitusi," kata Laode, seperti yang dikutip dari laman Tempo.co
News Update
  • Waskita Klarifikasi Kecelakaan Tol Becakayu

    MEGAPOLITAN | 20 Februari 2018 | 11:26 WIBJakarta(BN)-PT Waskita Karya (Persero) Tbk memberikan klarifikasi pemberitaan yang kadung beredar. Bahwa bukan tiang pancang proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang jatuh melainkan
  • Sambut Imlek, Pegipegi Hadirkan Program TEBAR HOKI

    LIFESTYLE | 15 Februari 2018 | 03:31 WIBJakarta, Kamis (15/2/18), Meriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2018, perusahaan online travel agent "Pegipegi" kembali hadirkan penawaran menarik melalui program "Pegipegi Tebar Hoki". Program ini