BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BNC Like Like Like Like
Rabu | 13 September 2017 | 06:53:12 WIB

Malinau

Jatam vs Tambang Malinau, Diduga Klaim PT MA Tidak Sesuai Fakta

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Jatam vs Tambang Malinau, Diduga Klaim PT MA Tidak Sesuai Fakta
BERITANUSANTARA.com,-

Newstara.com MALINAU - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltara mengatakan sanggahan atau klaim PT. Mitrabara Adiperdana melalui sejumlah media menjadi pernyataan yang diduga tidak berdasar sesuai fakta. Karena bertolak belakang dengan fakta di lapangan karena terlihat seolah-olah PT MA tunduk pada peraturan dan bersih dari perbuatan pencemaran pengrusakan lingkungan hidup.






"Dokumen-dokumen serta kondisi dilapangan justru menunjukkan sebaliknya dimana PT. MA berulang kali melakukan pencemaran air ke Sungai Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejak tahun 2010 lalu," tulis rilie pers yang diterima Newstara.com pada Senin siang, (12/09/2017) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang beralamat Jalan Mampang Prapatan IV No. 30 B, Jakarta Selatan 12790.






Jatam mengatakan PT. MA dan anak perusahaannya yakni PT Baradinamika Mudasukses (PT. BDMS), telah menerapkan sistem pengelolaan air tambang yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan. Bahkan, kedua perusahaan yang mendapat sanksi melalui surat teguran dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), dalam surat bernomor 540/557/ESDM.II/VI/2017 dan 540/558/ESDM.II/VI/2017 serta berdasarkankan pada inspeksi lapangan oleh pejabat dinas terkait.






"Dimana sanksi tersebut, menyatakan PT MA dan PT BDMS dinyatakan tiak patuh dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam bidang pertambangan baik dari aspek teknis pertambangan, lingkungan hidup maupun kesehatan serta keselamatan kerja," tulis press rilies tersebut.






Sekedar informasi, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Pasal 96 ayat (e) yang berbunyi “Pengelolaan sisa tambang dari kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan”






Pasal 97 berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristi suatu daerah”, dan pasal Pasal 98 berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”






Selain itu, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, pasal 16 huruf h “Pengelolaan lingkunganhidup, reklamasi dan pasca tambang” serta Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan di Bidang Minerba, Bab VII tentang Hak, Kewajiban dan Larangan, pasal 26 ayat 1 dan 2.






Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan di Bidang Minerba, bab IX tentang sanksi administratif, Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tantang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pasal 10 yang berbunyi air yang berassal dari kegiatan pertambangan sebelum dialirkan ke perairan harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dari Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.






"Sehingga disimpulkan bahwa meminjamkan setting pond adalah pelanggaran dan salah satu biang masalah Dalam surat Dinas ESDM Kaltara yang bernomor 540/557/ESDM.II/VI/2017, PT BDMS mendapatkan teguran keras atas kelalaian dan ketiakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tiak diperbolehkan lagi meminjamkan setting pond (kolam pengendapan) kepada PT MA," tutur JATAM, Ki Bagus Hadikusuma.






Menurutnya, jika tidak melaksanakan rekomendasi tersebut maka IUP Operasi Produksi PT BM akan dicabut secara permanen, dan masalah pun belum selesai, karena sanksi dinilai belum dijalankan sedangkan dalam surat Dinas ESDM Kaltara yang bernomor 540/558/ESDM.II/VI/2017, yakni PT MA juga dinyatakan lalai dan tiak patuh menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan sanksi penghentin operasi pertambangan selama 60 hari.


 


"Jika dalam jangka waktu tersebut PT MA tiak mengindahkan rekomendasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka izin PT MA akan dicabut secara permanen. Di lapangan, PT. MA masih tetap melakukan aktifias penambangan meskipun sanksi penghentian sementara masih berlaku," tulis Ki Bagus Hadikusuma.






Sehingga, JATAM menduga bahwa kedua perusahaan itu menganggap enteng sanksi administratif, melecehkan UU Lingkungan hidup dan hal tersebut terlihat dalam pernyataan media, dimana PT MA menyebutkan sanksi dan rekomendasi dari Dinas ESDM Kaltara hanya bersifat administratif dan sudah ditidaklanjuti dengan baik oleh PT MA.






"Padahal dalam UU PPLH, pencemaran sungai merupakan salah satu tidak pidana lingkungan hidup. Sesuai dengan asas Premium Remedium yang dianut oleh UU PPLH, maka peristia ini harus diusut pula dugaan pidananya, secara bersamaan, pernyataan PT MA yang mengatakan sanksi hanya bersifat administratif telah melecehkan wibawa UU PPLH, menganggap enteng sanksi dari pemerintah," tulis Ki Bagus.






JATAM merilies bahwa sanksi Dinas ESDM belum dijalankan oleh PT MA sementara klaim perusahaan itu katanya telah menerapkan pengelolaan air tambang sesuai dengan baku mutu lingkungan, menanggulangi jebolnya tanggul limbah dengan cepat serta menindaklanjuti rekomendasi Dinas ESDM dengan baik.






"Hingga saat ini, klaim tersebut belum terbukti dilakukan PT MA dan PT BDMS, bahkan sanksi Dinas ESDM Kaltara di klaim telah dicabut sementara hingga kini belum ada surat resmi tertulis dari Dinas ESDM Kaltara terkait pencabutan sanksi tersebut," tulis JATAM.






Sementara, PT MA selama ini selalu mendapatkan teguran, sanksi dan rekomendasi yang berulang-ulang atas pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan yang terjadi secara terus-menerus, bahkan pada tanggal 25 Juni 2012. JATAM pernah meminta kepada PT MA dan PT BDMS untuk memperbaiki sanitasi dan perbaikan limbah karena telah terjadi pencemaran sungai di sepanjang bantaran sungai Malinau.






"Saat itu PT BDMS berjanji di depan kantor Bupati dan Polres Malinau, akan memperbaiki pengelolaan limbahnya namun pada tahun 2017 terjadi hal yang sama, terkait persoalan pengolahan limbah," tulis Ki Bagus Hadikusuma.






Reporter: Andika

Komentar ...
News Update
  • Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

    NASIONAL | 08 Mei 2017 | 15:04 WIBPemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Panglima TNI Tegaskan Tak Bisa Diajak Kudeta Jokowi

    NASIONAL | 05 Mei 2017 | 11:35 WIBPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kembali bahwa tak ada upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti yang digembar-gemborkan sebuah pemberitaan. Jika memang
  • Imparsial Minta Panglima TNI Diganti

    NASIONAL | 03 Mei 2017 | 12:34 WIB Imparsial meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo. "Pergantian panglima itu harus dilakukan. Hal yang paling penting
  • 5 Cara Menikmati Pameran IIMS 2017 yang Menyenangkan

    EKONOMI | 03 Mei 2017 | 12:00 WIBBerkunjung ke pameran besar sekaliber Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 harus punya trik tersendiri agar lebih nyaman dinikmati. Sebab, lahan empat Hall JI Expo Kemayoran dan area