BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Kamis | 15 Juni 2017 | 00:37:55 WIB

MEGAPOLITAN

Puluhan Mahasiswa Berkain Sarung Protes Kebijakan Kemendikbud

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Puluhan Mahasiswa Berkain Sarung Protes Kebijakan Kemendikbud
BERITANUSANTARA.com,- Puluhan mahasiswa berkain sarung menggelar unjuk rasa kebijakan sekolah lima hari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menilai, sekolah lima hari tidak bisa diterapkan secara nasional.

"Sekolah lima hari bukan konsep proporsional yang bisa diterapkan secara nasional. Kami minta Permendikbud Nomor 25 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum penerapan secara nasional dicabut," kata koordinator aksi, Misbahul Munir, saat berorasi di depan Kantor Pemprov Jateng, Semarang, Rabu 14 Juni 2017.

Misbahul mengatakan, Mendikbud Muhadjir Effendy seharusnya mengkaji ulang rencana penerapan sekolah lima hari tersebut dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan praktisi pendidikan. "Lebih baik Kemendikbud memprioritaskan revitalisasi standar guru dan kesejahteraan guru dibanding mengubah hal-hal teknis terkait sistem dan kurikulum pendidikan nasional," ujar mahasiswa semester delapan Universitas Islam Negeri Walisongo itu.

Puluhan mahasiswa berkain sarung itu berasal dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kota Semarang, Jawa Tengah. Peserta yang mengikuti aksi sekitar 70-an mahasiswa.

Misbahul menilai, sekolah lima hari sebenarnya tidak bisa menjamin kualitas pendidikan nasional. "Perubahan ini bagi kami justru sangat mengancam keberlangsungan pendidikan karakter di kalangan santri lewat Madrasah Diniyah," ujarnya.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Firdaus YPMI Ngaliyan, Semarang, M. Rikza Chamami, mengaku melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo tentang kebijakan sekolah lima hari. Menurutnya, kebijakan sekolah lima hari melahirkan kecemasan masif dari lembaga pendidikan non-formal dan informal yang terancam ditutup.

"Lembaga pendidikan non-formal dan informal diindikasikan tidak mendapatkan porsi, bahkan terancam tutup. Kita sangat merasa eman-eman, gelombang Islamophobia akan dijadikan pintu masuk yang menjadi ancaman kaum santri. Hanya pak Jokowi yang bisa mencarikan solusi terbaik soal kebijakan baru ini," ujar Rikza dalam surat terbuka berjudul `Surat Terbuka Santri Mbeling Tabayun Full Day School Kagem Pak Jokowi`.

Padahal, lanjut Rikza, jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 13.904 lembaga yang memiliki total 3.201.582 santri dan 322.328 ustaz. Sedangkan, Madrasah Diniyah Takmiliyah mencapai 76.566 lembaga yang memiliki 6.000.062 santri dan 443.842 ustaz. Adapun pendidikan Alquran (TKA, TPA, TQA) mencapai 134.860 lembaga yang memiliki 7.356.830 santri dan 620.256 ustaz.

"Giat restorasi pendidikan karakter dan revolusi mental yang menjadi komitmen Kabinet Kerja sangat saya apreseasi. Namun, jika kebijakan itu membuat gap pada dunia pendidikan kaum santri, maka tugas kita bersama mencari solusi yang terbaik," ujar Rikza. (yd)
Komentar ...
News Update