BERITANUSANTARA.com
FOLLOW BERITA NUSANTARA Like Like Like Like
Rabu | 24 Mei 2017 | 15:22:52 WIB

OTOMOTIVE

Pemerintah Terapkan Aturan Baru Transportasi Berbasis Aplikasi

REDAKSI - BERITANUSANTARA.COM
Pemerintah Terapkan Aturan Baru Transportasi Berbasis Aplikasi
BERITANUSANTARA.com,- Jakarta - Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Aturan itu diharapkan dapat memberi solusi bagi permasalahan transportasi berbasis aplikasi.

Regulasi itu akan mengatur mengenai angkutan sewa umum yang konvensional seperti bus umum dan taksi reguler dengan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi online. Kedua jenis transportasi itu diharap bisa berjalan beriringan.

"Semoga bisa mewujudkan harmonisasi angkutan darat antara angkutan sewa umum dan angkutan sewa khusus," kata Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana dalam diskusi publik di Jakarta Pusat, Rabu 23 Mei 2017.

Menurut dia, peraturan ini juga mengurus perihal digital dashboard sebagai alat monitor. Dengan begitu, jumlah angkutan taksi online di suatu wilayah dapa diketahui pemberi izin di daerah tersebut.

"Akan kerjasama dengan pemilik angkutan umum dan pemilik aplikasinya sendiri," tambah Cucu.

Cucu menilai, terbitnya PM ini mustahil menyenangkan semua pihak. Untuk itu, ia mengimbau semua pihak menjaga situasi tetap kondusif karena bila tidak, akan merugikan semua pihak, baik angkutan sewa umum, maupun angkutan sewa berbasis aplikasi.

"Mari bersama jalankan PM 26 sebab yang berbeda pandangan pun akan dirugikan," tambah dia.

PM 26 lebih menekankan pada jenis angkutan roda empat. Sementara untuk kendaraan roda dua, Cucu menyebut belum ada kajian lebih lanjut. "Sampai payung regulasinya ada aturannya diamanahkan ke pemerintah daerah," ujar dia.

Baca: Uji KIR Kendaraan Pribadi Hanya untuk Taksi Daring

PM 26 merupakan revisi PM 32 Tahun 2016. Peraturan ini telah diberlakukan mulai 1 April 2017 dengan masa transisi dua bulan hingga 1 Juni 2017 untuk bahasan mengenai pengujian berkala (KIR), stiker, dan penyediaan akses digital dashboard.

Sementara itu, Cucu menuturkan, untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak dan pengunaan nama pada STNK, masa transisi diberikan waktu selama tiga bulan. Hal itu mulai berlaku 1 Juli 2017. (yd)
Komentar ...
News Update